nusakini.com - Jakarta - Kementerian BUMN membantah munculnya tudingan bahwa pihaknya tidak mendukung dan tak mau terlibat menjadi sponsor di even Formula E 

Kementerian BUMN mengungkap, sebagian dari korporasi di bawah BUMN baru menerima proposal sponsorship rata-rata sebulan sebelum event digelar.

• Bersolek dengan Transformasi Digital, Pelindo Regional 4 Makassar Pasang Turnstile bagi Pejalan Kaki
• Kolaborasi Pertamina-TNI AU, Beri Bantuan Sembako dan Renovasi Fasilitas Umum Rp.268 Juta
• Komunitas Pertiwi Sub Holding C&T Pertamina Patra Niaga Sulawesi Gelar Talkshow Mental Health
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Respon Cepat Kebutuhan BBM, Pj. Bupati Bone Beri Apresiasi
• Bos Garuda Curhat: Orang Indonesia Lebih Banyak Naik Singapore Airlines ke Jepang Dibanding Garuda

"Jakarta E-Prix 2022 menurut rencana akan diselenggarakan pada 4 Juni 2022 di Jakarta. Kementerian BUMN menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari Panitia Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (3/6/2022).

Kementerian BUMN menyesalkan adanya pernyataan-pernyataan negatif seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula-E tersebut. Pernyataan itu tidak benar, karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud. Bahkan PT Indosat Tbk (dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison), yang sebagian sahamnya turut dimiliki BUMN, telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut," beber Arya. 

Arya menjelaskan, dalam mendukung event skala besar dan internasional, BUMN memerlukan waktu untuk proses pengkajian sponsor. Termasuk, melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Proses pengkajian ini bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan.

"Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat tiga bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya. Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat," jelas Arya. (*)